Peta Pencapaian MDGs Target di Indonesia Saat Ini
1) Pada September 2000, para pemimpin dunia bertemu di New York mendeklarasikan "Tujuan Pembangunan Millenium" (Millenium Development Goals) yang terdiri dari 8 tujuan. Pertama, Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, menurunkan angka kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu hamil. Keenam, memerangi HIV/AIDs, malaria, dan penyakit lainnya. Ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Dan kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kedelapan tujuan tersebut masing memiliki target, ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dari segi waktu, perhitungan perbandingan mulai tahun 1990 dan pencapaian diharapkan terjadi pada tahun 2015.
2) Kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990 adalah sebesar 15,1%, karena itu diharapkan tahun 2015 akan tinggal 7,5%. Kepemimpinan nasional bergantian, namun sampai tahun 2009 ini angka kemiskinan masih jauh dari harapan tersebut, persentase terakhir pada tahun 2008 adalah sebesar 15,46%, padahal tahun 2015 tinggal 6 tahun lagi. Dalam hal penetapan standar kemiskinan, persentase tersebut masih menggunakan derajat kemiskinan di bawah pengeluaran 1 dollar AS perhari. Sebenarnya, Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara “berpenghasilan menengah”. Penghasilan masyarakat Indonesia berdasarkan Gross National Index (GNI), yang dihitung dari nilai pasar total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, penghasilan per kapita Indonesia tahun 2007 adalah $ 1.420. Karena itu, sebenarnya ukuran 2 dollar AS adalah yang paling feasible. Dan jika menggunakan standar ini, maka kurang lebih 49% penduduk Indonesia masuk dalam garis kemiskinan.
3) Dalam soal kemiskinan, terkait target lain, yakni mengurangi jumlah anak-anak kurang gizi separuhnya. Pada 1990, angka kekurangan gizi pada anak-anak sekitar 35,5%, jadi harus ditekan menjadi sekitar 17,8%. Melihat kecenderungan sejak 1990, tampaknya tidak terlalu sulit mencapai target tersebut. Sayangnya, beberapa tahun terakhir sejak 2000, angkanya naik kembali. Pada tahun 2004 diperkirakan 5 juta balita menderita gizi kurang, 1,4 juta di antaranya menderita gizi buruk. Dari jumlah balita gizi buruk tersebut, 140 ribu menderita gizi buruk tingkat berat (marasmus). Pada Susenas 2006 dilakukan penimbangan sejumlah anak sebagai sampel. Hasilnya, mencemaskan, karena lebih dari seperempat anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Banyak bayi yang tidak mendapatkan makanan tepat dalam jumlah yang cukup. Pilihan ideal adalah memberikan ASI eksklusif hingga usia bayi sekitar 6 bulan. Sayangnya, di Indonesia, setelah sekitar empat bulan, jumlah bayi yang memperoleh ASI eksklusif kurang dari seperempatnya. Masih banyak masalah lain, seperti kesehatan ibu. Biasanya, ibu yang kekurangan gizi cenderung melahirkan bayi yang juga kekurangan gizi. Penyebabnya, lebih karena kurangnya perhatian. Mungkin, juga terkait kemiskinan. Bisa saja ibu yang miskin kurang memiliki informasi tentang perawatan anak atau hanya memiliki sedikit waktu untuk mengurus bayi.
4) Terkait dengan pendidikan untuk semua, tercatat angka 94,7% anak laki-laki dan perempuan masuk sekolah dasar pada tahun 2007. Kita hampir mewujudkan target memasukkan semua anak ke sekolah dasar. Namun, perbedaan antar daerah yang masih cukup tinggi, yaitu dari 96,0% untuk Kalimantan Tengah hingga 78,1% untuk Papua. Dalam hal angka partisipasi di sekolah kita memang cukup berhasil. Tetapi tujuan kedua MDGs ini bukanlah sekedar semua anak bisa sekolah, tetapi memberikan mereka pendidikan dasar yang utuh. Kenyataannya, banyak anak yang tidak bisa bersekolah dengan lancar di sekolah dasar. Saat ini, sekitar 9% anak harus mengulang di kelas 1 sekolah dasar. Sementara pada setiap jenjang kelas, sekitar 5% putus sekolah. Akibatnya, sekitar seperempat anak Indonesia tidak lulus dari sekolah dasar. Pada tahun 2004/2005, hanya 77% anak yang masuk SD tahun 1999 bersekolah hingga kelas 6 dan pada akhir tahun tersebut, hanya 75% yang lulus2. Dan hanya 67% anak yang mendaftar ke sekolah lanjutan pertama. Dan seorang anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan 20% lebih kecil untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama ketimbang seorang anak dari keluarga tidak miskin.
5) Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun, masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Data tujuan ketiga MDGs menunjukkan hal tersebut dengan cukup jelas. Tujuan ini memiliki tiga target: a) menyangkut pendidikan, b) lapangan pekerjaan, dan c) keterwakilan dalam parlemen. Untuk hal pertama, nampaknya kita cukup berhasil. Pada sekolah dasar jumlah antara anak perempuan dan laki-laki terbilang seimbang, di mana rasio yang ditunjukkannya mendekati 100% sejak 1992. Sekarang di jenjang sekolah lanjutan pertama, garisnya berada diatas 100%, artinya terdapat lebih banyak anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Terdapat jumlah yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang mempelajari sains.
Namun, terkait target kedua dan ketiga, yaitu lapangan pekerjaan dan keterwakilan dalam parlemen, kesempatan yang dimiliki perempuan Indonesia masih kurang. Dari segi proporsi penduduk dewasa dalam angkatan kerja, misalnya. Pada tahun 2004, proporsi laki-laki adalah 86% namun perempuan hanya 49% 10. Sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor non-pertanian masih jauh dari kesetaraan, nilainya saat ini hanya 33%. Selain kurang mendapatkan lapangan pekerjaan, perempuan juga cenderung mendapatkan pekerjaan tidak sebaik laki-laki. Demikian pula halnya di pemerintahan. Perempuan hanya menduduki 14% jabatan tinggi dalam birokrasi pemerintahan.Hanya sedikit yang terpilih menjadi anggota parlemen, bupati, dan gubernur. Angka rata-rata dunia perempuan parlemen cukup rendah, yaitu sekitar 15%. Proporsi Indonesia bahkan lebih rendah, masing-masing 13% (1992), 9% (2003), dan 11,3% (2005).
6) Angka kematian balita juga mencakup angka kematian bayi, karena rentangnya antara usia 0-5 tahun. MDGs menargetkan pengurangan angka tahun 1990 menjadi dua pertiganya. Artinya, kita harus menurunkannya dari 97 kematian menjadi 32. Pada tahun 2007, Angka Kematian Bayi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Anak yang tinggal di rumah tangga kaya memiliki angka kematian yang rendah (36 kematian per 1.000 kelahiran hidup) dari pada anak di rumah tangga miskin (56 kematian per 1.000 kelahiran hidup). Angka kematian anak juga menurun seiring dengan meningkatnya jarak kelahiran. Sedangkan Angka Kematian Balita sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup. Pemerintah memang memberikan imunisasi namun belum untuk semuanya. Pada 2005, anak-anak yang menerima imunisasi difteri, batuk rejan dan tipus adalah 88%, meskipun hanya separuh dari mereka yang menerima imunisasi lengkap. Selain itu 82% anak-anak menerima imunisasi Tubercolosis (TBC), dan 72% imunisasi hepatitis. Hal yang mencemaskan adalah turunnya angka imunisasi terhadap polio dan campak Jerman (rubella), yaitu dari sekitar 74% beberapa tahun lalu menjadi 70%. Campak juga menjadi kekhawatiran karena angka imunisasi hanya 72% untuk bayi dan 82% untuk anak hingga 23 bulan, sementara target pemerintah adalah 90%. Diperkirakan 30.000 anak meninggal setiap tahun karena komplikasi campak dan baru-baru ini ada beberapa KLB (kejadian luar biasa) polio dimana 303 anak menjadi lumpuh.
7) Tujuan kelima MDGs adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan hingga 3/4-nya dari angka pada tahun 1990. Dengan asumsi bahwa rasio tahun 1990 adalah sekitar 450, maka target MDGs adalah sekitar 110 pada tahun 2015. Target tersebut tampaknya masih sulit dicapai. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut bisa jauh lebih tinggi, terutama di daerah-daerah yang lebih miskin dan terpencil. Berbagai potensi kematian bisa dicegah apabila para ibu memperoleh perawatan yang tepat sewaktu persalinan. Kenyataannya, sekitar 60% persalinan di Indonesia berlangsung di rumah. Dan jika pun sang ibu sampai di rumah sakit, belum tentu ia akan mendapatkan bantuan yang diperlukan karena banyak rumah sakit kabupaten kekurangan staf dan tidak memiliki layanan 24 jam. Karena itu, diperlukan upaya memperbaiki perawatan di pusat-pusat kesehatan. Pada tahun 2006 proporsi persalinan yang dibantu oleh tenaga persalinan terlatih, baik staf rumah sakit, pusat kesehatan ataupun bidan desa, baru mencapai 72,4%. Angka ini sangat bervariasi di seluruh Indonesia, mulai dari 39% di Gorontalo hingga 98% di Jakarta. Selain itu, data lain juga menunjukkan bahwa saat ini, sekitar seperlima perempuan hamil kekurangan gizi dan separuhnya menderita anemia.
8) Tujuan keenam dalam MDGs menangani berbagai penyakit menular paling berbahaya, urutan teratas adalah HIV/AIDs. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2007 yang hidup dengan virus HIV diperkirakan antara 172.000 dan 219.000, sebagian besar adalah laki-laki. Jumlah itu merupakan 0,1% dari jumlah penduduk. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA), sejak 1987 sampai Maret 2007, tercatat 8.988 kasus AIDS – 1.994 di antaranya telah meninggal. Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan laju penyebaran serta membalikkan kecenderungannya pada 2015. Saat ini, kita belum dapat mengatakan telah melakukan dua hal tersebut karena di hampir semua daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendalikan. Masalah utama kita saat ini adalah rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV dan AIDS serta terbatasnya layanan untuk menjalankan tes dan pengobatan. Selain itu, kurangnya pengalaman kita untuk menanganinya dan anggapan bahwa ini hanyalah masalah kelompok risiko tinggi ataupun mereka yang sudah tertular. Selain HIV/AIDs, kita juga harus menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015. Sampai tahun 2007, tingkat kejadian malaria hingga 18,6 juta kasus per tahun. Untuk tuberkulosis (TBC), tingkat prevalensi mencapai 262 per 100.000 atau setara dengan 582.000 kasus setiap tahunnya.
9) Bagaimana dengan soal kelestarian lingkungan? Menurut Departemen Kehutanan, kita memiliki 127 juta hektar “kawasan hutan”, yaitu sekitar dua pertiga luas wilayah kita. Namun, selama periode 1997 hingga 2000, kita kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun, atau seluas propinsi Kalimantan Selatan. Ini karena pembangunan di Indonesia telah banyak mengorbankan lingkungan alam. Kita menebang pohon, merusak lahan, membanjiri sungai-sungai dan jalur air serta atmosfer dengan lebih banyak polutan. Kita memiliki banyak sumber daya alam lain yang dengannya penduduk miskin bisa bertahan hidup, khususnya lautan yang menjadi lapangan pekerjaan bagi 3 juta orang. Kenyataannya, sumber daya kelautan di Indonesia juga telah terkena dampak penggundulan hutan.
Tujuan MDGs ketujuh adalah untuk menghalangi semua kerusakan tersebut. Kita memiliki pengelolaan yang buruk dan kesulitan dalam menegakkan peraturan. Kita harus berbuat lebih banyak untuk memberantas kejahatan dan korupsi di bidang kehutanan. Pemerintah ke depan harus pula memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam. Selain itu, kita juga harus menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015. Pada tahun 2006, 52,1% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan kita hampir berhasil untuk mencapai target 67%. Untuk sanitasi kita nampaknya telah melampaui target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69.3%, meskipun banyak dari pencapaian ini berkualitas rendah.
10) Salah satu target yang menjadi bagian tujuan ke-8 MDGs adalah ”lebih jauh mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berbasis peraturan, mudah diperkirakan, dan tidak disriminatif.” Ini berarti perdagangan yang berkeadilan dan WTO adalah tempat di mana masalah-masalah tersebut semestinya ditangani. Sayangnya, perundingan putaran terakhir, yang disebut “Putaran Doha (Doha Round)”, gagal terutama karena negara-negara maju ingin memberikan proteksi terlalu banyak pada petani mereka sendiri.
Sementara itu, satu masalah besar dalam mencapai MDGs karena pengeluaran Indonesia saat ini, terlalu banyak dipakai untuk pembayaran kembali utang, sehingga tak cukup anggaran bagi kesehatan atau pendidikan. Utang kita pasca krisis moneter, terjadi peningkatan sangat tajam. Pemerintah juga menerbitkan obligasi pemerintah bernilai milyaran dolar dan memberikannya kepada bank-bank tersebut untuk digunakan sebagai modal. Ini artinya mereka menjadi sehat lagi. Namun kita masih tetap terjebak dalam utang dan harus membayar bunga obligasi tersebut kepada bank atau siapa pun yang memilikinya. Biaya yang dipikul, terbilang mahal. Saat ini, ’pelunasan’ utang mencapai sekitar 26% dari pengeluaran pemerintah.
Baca selengkapnya "Strategi Akselerasi Pencapaian MDGs 2015"
