Bunga Rampai Program

A.  Program Kader Antar Daerah

Salah satu wujud peranserta masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah dengan cara menjadi kader. Kader merupakan tenaga sukarela yang berasal dari masyarakat setempat dan telah mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat, yang setelah dididik dan dilatih, merasa terpanggil untuk melaksanakan, memelihara, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang tumbuh di tengah masyarakat.

Keberadaan kader menjadi sangat penting dan strategis, karena dari tangan-tangan mereka proses pembangunan khususnya di wilayah pedesaan dapat berkembang. Bahkan, kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat mampu menjadi motivator sekaligus inspirator. Namun demikian, sebagai kader seringkali aktivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi sangat terbatas, sedangkan mereka adalah masyarakat biasa yang masih memerlukan berbagai dukungan, di samping itu keberadaan mereka pun masih kurang mendapat perhatian dari lembaga-lembaga terkait. Dari kondisi yang demikian itu maka bisa dipahami apabila keanggotaan kader menjadi sangat dinamis, dalam arti angka drop out-nya sangat tinggi.

Program Kader Antar Daerah (KAD) merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh YIS pada tahun 1979. Program ini dikembangkan oleh YIS sebagai salah satu strategi di dalam memberikan penghargaan kepada kader yang mempunyai kepedulian sebagai tenaga penggerak pembangunan di tingkat akar rumput.

Program KAD mempunyai wilayah program yang cukup luas, yaitu meliputi 32 kecamatan dari 24 daerah (kabupaten/kotamadya) di pulau Jawa (tahun 1994). Sasaran dari program ini adalah Kader di semua tingkatan yang meliputi Kader dan Pembina Kader.

Tujuan Umum Program

Tujuan dari Program KAD adalah memantapkan kedudukan kader dalam masyarakat dengan jalan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan agar lebih percaya diri dalam bekerja di masyarakat.

Bentuk Kegiatan

Di dalam pelaksanaan,  kegiatan Program KAD dibedakan menjadi 4 kategori bentuk kegiatan, yaitu

• Perencanaan, yang meliputi : reuni kader antar daerah dan pertemuan pembina kader antar daerah.
• Penyelenggaraan, yang meliputi : pertemuan kader daerah dan pertemuan pembina kader daerah.
• Pelaksanaan yang meliputi: kursus-kursus, seminar, lokakarya, studi banding,  penyebaran informasi, pengadaan modal usaha ekonomi produktif dan lomba menulis.
• Pengawasan dengan melakukan kunjungan lapang, surat-menyurat, pertemuan berkala serta pelaporan kegiatan.

Strategi Pendekatan

Strategi pendekatan yang dilakukan oleh YIS dalam melakukan program ini adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat minimal di ditingkat kecamatan, melakukan kerjasama dengan LSM-LSM setempat dan melakukan kerjasama dengan Forum Komunikasi Kader Pembangunan Antar Daerah (FKKPAD).

Hasil Program

Sebelum program ini dihentikan oleh YIS pada tahun 1997 telah tercatat sebanyak 181 kelompok kader dari 32 kecamatan di 24 daerah (kabupaten/kotamadia) yang ada di Pulau Jawa telah di dampingi oleh YIS. Di samping secara tidak langsung program ini juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kader di masing-masing wilayah/daerahnya. Misalnya keberanian untuk berbicara di depan umum, kemampuan untuk menganalisis permasalahan setempat, kemampuan merencanakan program setempat, kemampuan dalam mengorganisasi kegiatan dll. Bahkan ada di antaranya menjadi perangkat desa dan kepala desa.

B.  Program Pengembangan KSM dan Usaha Kecil (PKUK)

Yayasan Indonesia Sejahtera dalam menjalankan visi dan misinya telah melakukan beberapa program kegiatan, di antaranya program kesehatan masyarakat. Dari pelaksanaan program kesehatan masyarakat inilah munculnya sebuah gagasan mencari model pengembangan masyarakat lain yang diharapkan dapat untuk membangkitkan sikap dan jiwa wiraswasta pada masyarakat lapis bawah. Pada langkah awal YIS bersama-sama dengan kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang sudah ada (waktu itu bekerjasama dengan KSM dari BKKBN) mencoba mengembangkan sebuah program yang dapat membangkitkan sikap dan jiwa wiraswasta pada masyarakat lapis bawah, maka lahirnya program kredit pedesaan yang bermula dari kelompok ini. Mereka saling asah, asuh dan asih membangun rasa percaya diri melalui pendampingan.

Uji coba pelayanan pinjaman kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin melalui program kesehatan pada kurun waktu 1982-1983 khususnya di wilayah desa Welar, kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan desa Banyuripan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten menunjukkan suatu perkembangan terhadap pemanfaatan pinjaman secara positip dan memperoleh respon yang baik dari masyarakat disekitarnya sehingga mulai tahun 1984-1985 pelayanan pinjaman kepada kelompok masyarakat miskin diformalkan ke dalam Program Kredit Pedesaan hingga akhir tahun 1999.

Mengingat perkembangan kelompok selalu dinamis dan pendekatan melalui pelayanan pinjaman kurang memberikan dampak yang cepat dalam perkembangan usaha kelompok sasaran maka mulai tahun 2000 menggunakan pendekatan melalui Program PKUK.

Dalam perkembanganya, dampingan Program Kredit Pedesaan yang bermula dari 2 Kecamatan (Ngemplak dan Bayat) terus meluas sesuai dengan permintaan masyarakat melalui instansi-instansi terkait menjadi 35 kecamatan dari 7 Kabupaten dan 1 Kotamadya yakni:

1. Kabupaten Boyolali
2. Kabupaten Klaten
3. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
4. Kabupaten Sragen
5. Kabupaten Karanganyar
6. Kabupaten Sukoharjo
7. Kabupaten Sleman
8. Kota Surakarta (Solo)

Tujuan Umum Program

Meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dalam memanfaatkan sumber-sumber keuangan dan potensi sumber daya yang ada sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan.

Sasaran Program

Berangkat dari kenyataan di masyarakat di mana kondisi pendidikan rata-rata rendah, penghasilan tidak mencukupi, kesehatan kurang diperhatikan dan kebiasaan boros mengakibatkan hasil yang diperoleh selalu hanya cukup untuk makan, disisi lain untuk kebutuhan lain yang mendesak sangat tergantung oleh pelepas uang (rentenir) yang mengakibatkan mereka seperti masuk dalam lingkaran setan.

Untuk itulah, Program Pengembangan KSM dan Usaha Kecil mencoba menggapai mereka, terjun di antara mereka serta mengulurkan tangan agar setapak demi setapak mereka bisa keluar dari lingkaran setan dan dapat hidup lebih maju. Semakin terangkat dari rawa-rawa kemiskinan melalui Pelayanan Kredit khusus untuk kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah.

Kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah baik yang berada di pedesaan maupun perkotaan yang menjadi kelompok sasaran dengan kriteria sebagai berikut:

• Tidak mempunyai sawah/ladang atau mempunyai kurang dari 0,5 Ha
• Modal usaha tidak lebih dari Rp 10 juta
• Tidak mempunyai sumber pendapatan dari luar yang memadai
• Tidak mempunyai sarana dan tempat usaha yang lengkap dan memadai
• Tidak mempunyai hewan besar (sapi, kerbau, kuda) lebih dari 3 ekor
• Rumahnya dalam kondisi tidak baik (bahan, lokasi, pengaturan kamarnya)

Semenjak tahun 1990 terjadi pergeseran kelompok sasaran, mengingat dalam perkembangan pelayanan kelompok kepada anggota mengalami kendala khususnya bagi anggota yang kebutuhan dananya cukup besar dan tidak mampu didanai oleh kelompok maka melalui rekomendasi dari kelompok yang bersangkutan anggota dapat berhubungan langsung dengan YIS. Kelompok sasaran yang sifatnya perorangan tersebut untuk selanjutnya dikenal dengan Wira Usaha. Sehingga sejak tahun 1990 YIS memberikan pelayanan disamping KSM juga WU hingga sekarang dan selanjutnya secara bertahap WU yang sudah siap berhubungan dengan perbankan dapat dilepas supaya berhubungan langsung dengan perbankan melalui rekomendasi dari YIS.

Strategi

Strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut menggunakan pendekatan kelompok dengan sejauh mungkin memanfaatkan kelompok yang sudah ada dengan memberikan pelayanan modal usaha (pinjaman dan mekanisme pendanaan swadaya melalui simpanan) dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan (Pelatihan Dasar KSM, Pelatihan Administrasi Pembukuan KSM, Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan Manajemen Keuangan KSM, Pelatihan Pemasaran dan pada akhir tahun diselenggarakan Evaluasi Perencanaan KSM) yang bekerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah/swasta/perbankan setempat (BKKBN, Kecamatan, LSM, BI/BPR). Bentuk pendampingan yang dilakukan dalam rangka kemandirian KSM melalui:

• Pengembangan Organisasi KSM
• Pengembangan Usaha
• Pengembangan Permodalan

Bentuk Kegiatan

• Mengidentifikasi KSM dan melakukan pendampingan (TA)
• Menyelenggarakan pelatihan untuk memperkuat KSM/WU dan pembekalan bagi pendamping lokal (pelatihan dasar KSM, pelatihan administrasi pembukuan KSM, pelatihan penyegaran pembukuan, pelatihan PSM bagi pendamping lokal, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan usaha kecil dan pelatihan pemasaran)
• Mewujudkan terbentuknya asosiasi/jaringan KSM
• Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha untuk KSM dan WU
• Mengembangkan SDM staf
• Menangani kredit bermasalah

Hasil Program

• Tercapainya pentahapan KSM sesuai klasifikasi kelas (Konsolidasi, Pengembangan dan Mantap)
• Terwujudnya satu asosiasi/jaringan KSM
• Tercapainya pelayanan pinjaman modal usaha bagi KSM dan WU

C.  Sekilas Pengalaman Program

• 1980; Program Dana Sehat, bekerjasama Departemen Kesehatan.
• 1982-1983; Sistem Monitoring Proyek Pengembangan Nutrisi Indonesia, bekerjasama dengan Bank Dunia/UNDP.
• 1984-1985; Pengembangan Kurikulum dan Pelatihan Manajemen Pusat Kesehatan/CHIPPS, Sumatera Barat, bekerjasama USAID.
• 1989-1995; PHBK project, in cooperation with the Bank of Indonesia dan GTZ.
• 1996-2000; Proyek Kredit Mikro, kerjasama antara BAPPENAS, Bank Indonesia dan ADB.
• 2000; Penjajagan Kebutuhan untuk Program Pengembangan Masyarakat PT Freeport Indonesia di Mimika, Irian Jaya.
• 2001; Evaluasi Sumatif Proyek Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS di Bali, NTT dan Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan AusAID.
• 2001; Evaluasi Sumatif untuk Proyek Pengembangan Masyarakat Pedesaan di Sulawesi (SRCD), program dari CARE International Indonesia.
• 2001-2003; Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, bekerjasama dengan BORDA Yogyakarta dan BAPPENAS.
• 2002; Pelatihan bagi Fasilitator Proyek Pengembangan Perkotaan di Bontang, bekerjasama dengan BAPPEDA Kota Bontang Kalimantan Timur.
• 2003; Penjajagan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Lembaga Mitra NZAID.
• 2003; Evaluasi Program Pengembangan Terpadu yang Partisipatif di Area Rainfed, bekerjasama dengan Fakultas Pertanian, UGM Yogyakarta.
• 2004; Penguatan Kapasitas melalui Pelatihan Pelatih untuk Program Pemberantasan Malaria di Bukit Menoreh, bekerjasama dengan IAMI-NAMRU-USAID.
• 2004; Evaluasi Pelatihan bagi Kader Malaria di 4 Provinsi di Indonesia Timur, bekerjasama dengan Depkes dan Global Fund.
• 2005-2006; Program Membangun Kesadaran dan Kepercayaan Diri Masyarakat Aceh Pasca Gempa dan Tsunami, bekerjasama dengan AusAID.
• 2005; Program Advokasi bagi Perempuan dalam Penyadaran Kesehatan Reproduksi, bekerjasama dengan JNPUKM Jakarta.
• 2006; Memfasilitasi Participatory Rural Appraisal (PRA) di wilayah-wilayah di Nias, Sumatera Utara, bekerjasama dengan WVI Nias.
• 2006; Pelatihan Manajemen Kelompok Swadaya Masyarakat bagi Staf Proyek WVI di Sumba Timur, NTT.
• 2006-2008; Proyek Indonesia Sanitation Sector Development Program dengan dukungan dari Kerajaan Belanda, Bank Dunia dan BAPPENAS, dilaksanakan oleh konsorsium 6 lembaga; DHV Netherlands, PEM Consult, WSC, Arkonin Jakarta, MLD Jakarta dan YIS.
• 2007; Pelatihan Pengembangan Desain Proyek bagi Staf CWS, bekerjasama dengan CWS Meulaboh.
• 2008; Pelatihan Lanjutan Kredit Mikro bagi Dampingan LOGICA Aceh.