Jaringan Kerja Nasional
Mien R. Uno Foundation (MRUF) merupakan lembaga yang peduli dengan masa depan generasi muda. MRUF percaya bahwa kewirausahaan merupakan jalan terbaik untuk mengentaskan generasi muda dari kemiskinan dan pengangguran. MRUF memiliki kepercayaan bahwa investasi terhadap generasi-generasi muda Indonesia dapat mempercepat tercapainya Indonesia yang mandiri.
Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, misi yang diperjuangkan oleh MRUF di antaranya: (1) Memberikan beasiswa kepada generasi muda Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berguna bagi masa depannya, melalui beasiswa dan pembinaan, (2) Memfasilitasi para pengusaha pemula yang termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil untuk berkembang, melalui pelatihan, pendampingan, dan pendanaan.
Melalui kedua misi tersebut, MRUF percaya bahwa akan lahir generasi muda wirausahawan yang terdidik yang mampu berkontribusi pada terciptanya masyarakat mandiri. Dalam pelaksanaannya, MRUF menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten dalam kedua bidang tersebut sehingga dapat memberikan perubahan yang lebih positif terhadap kemajuan Indonesia.
Network for Education Watch (NEW) Indonesia
Untuk memperkuat jaringan dan aksi pendampingan pendidikan untuk semua, terbentuklah sebuah konsorsium yang terdiri dari lembaga atau organisasi lintas bidang dan basis gerakan. Lembaga atau organisasi dengan bidang dan basis agama (Muslimat dan Lakpesdam NU), Lembaga dengan fokus di bidang pemberdayaan wanita (PPSW dan PKM/ACE), Lembaga yang konsen di bidang pendidikan atau praktisi pendidikan (PGRI, Yayasan Aulia, Yapari, dan FISIP UMJ), Lembaga yang konsen di bidang penelitian seperti (LP3ES), Lembaga yang konsen di bidang pemberdayaan (YIS, P3M, Pekka, Bina Swadaya, dan Tdh Nedherland), serta Lembaga yang konsen di bidang anak dan balita (Yayasan Balita dan Anak serta BKKPSI).
Lembaga-lembaga ini kemudian tergabung dan membentuk satu konsorsium antar lembaga dengan mendeklarasikan nama "Civil Society Organizations in Education for All (CSOiEFA) sesuai dengan semangat yang diusung untuk melakukan pendampingan pendidikan untuk semua, terutama perempuan dan anak perempuan. Saat ini, CSOiEFA berubah nama menjadi Network for Education Wathc (NEW) Indonesia dan telah terdaftar sebagai koalisi nasional yang menjadi wakil jaringan pendidikan di tingkat regional/internasional.
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
Perempuan memegang peranan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu peran perempuan yang sering terabaikan adalah di bidang pengembangan ekonomi. Padahal, menurut Kementerian KUKM jumlah pelaku usaha mikro kecil mencapai 50,7 juta unit, secara menyeluruh perempuan sekitar 60%-nya. Akibatnya hak-hak ekonomi perempuan kurang terfasilitasi.
Berdasarkan pemahaman di atas, pada Desember 1994 sejumlah Ornop (organiasi non pemerintah) yang concern terhadap pemberdayaan perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro), menyelenggarakan lokakarya jaringan ornop sebagai upaya pengembangan PUK-mikro. Lokakarya tersebut menjadi titik awal terbentuknya jaringan ornop pengembang PUK-mikro. Kemudian, jaringan ini mengadakan Forum Nasional yang pertama tanggal 11-12-1997, dan menamakan jaringannya dengan “Yayasan Pendamping Perempuan Usaha Kecil” (YASPPUK).
Dalam perjalanan waktu, di Forum Nasional kedua, 24-27 Februari 2001, semua Ornop anggota bersepakat untuk mengganti bentuk kelembagaan YASPPUK menjadi Asosiasi, yang benama “Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil” disingkat ASPPUK.
Education Network for Justice (E-net for Justice) adalah Jaringan Pendidikan untuk Keadilan Indonesia yang beranggotakan 72 organisasi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama pendiriannya adalah advokasi kebijakan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas dan bebas biaya.
Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) Indonesia merupakan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa yang dapat mendorong pengembangan keuangan mikro. Elemen-elemen itu adalah pemerintah, lembaga keuangan, LPUM, lembaga donor, akademisi, sektor riil, media massa, dan masyarakat miskin sendiri.
Selama ini Pengembangan Keuangan Mikro (PKM) dilakukan oleh masing-masing subjek atau komponen. Kegiatan mereka yang sepotong-sepotong berada pada pinggiran pembangunan, tidak menarik perhatian pusat penentu kebijakan sehingga sulit berkembang. Meyakini bahwa PKM merupakan salah satu instrumen ampuh bagi upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, maka PKM harus diletakkan pada main stream pembangunan. Dan agar PKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka kegiatannya jangan terbatas pada proyek dan program, tetapi dalam skala gerakan.
Bila diamati secara seksama berbagai program pemberdayaaan ekonomi masyarakat mempunyai tiga kesamaan, yaitu: (1) Menggunakan pendekatan kelompok, (2) Memberikan bantuan modal berupa hibah atau kredit, serta (3) Menyelenggarakan pendampingan. Ketiganya memerlukan peningkatan kualitas pasti penyelenggaraan; yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mantap, pendampingan yang efektif serta penyebarluasan program keuangan mikro yang cocok untuk mendukung kemajuan dan kemandirian KSM yang beranggotakan keluarga berpenghasilan rendah, pengusaha mikro dengan usaha mandiri (self-employment).
Yayasan Satu Dunia adalah sebuah lembaga yang fokus pada upaya peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam hal berbagi informasi dan pengetahuan serta pengelolaan informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuan utamanya adalah tercapainya masyarakat sipil Indonesia yang kuat sebagai bagian dari masyarakat sipil global, yang mampu berpartisipasi dalam proses demokratisasi melalui pertukaran informasi dan pengetahuan dengan optimalisasi penggunaan TIK.
Dengan pengelolaan informasi yang kuat maka informasi yang didapat bisa dibagi dan dipertukarkan dengan kelompok masyarakat sipil lainnya. Dengan terjadi pertukaran itu, maka dapat dijadikan bahan pembelajaran kelompok-kelompok masyarakat sipil yang melakukan kegiatan yang sama di tempat lain. Bahkan dengan informasi yang didapat dari proses pertukaran itu dapat diolah menjadi sebuah pengetahuan baru.
Memperkuat pengelolaan pengetahuan ini sangat penting dilakukan di organisasi masyarakat sipil. Aktivis-aktivis organisasi masyarakat sipil memiliki banyak pengetahuan di kepalanya. Namun seringkali pengetahuan itu tidak menjadi milik organisasi melainkan milik individu aktivis tersebut. Untuk itulah, perlu adanya integrasi strategi pengetahuan ke dalam strategi organisasi. Dengan integrasi strategi pengetahuan dan organisasi itu maka kualitas gerakan masyarakat sipil dapat ditingkatkan.
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI) didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1994 sebagai organisasi nirlaba pengelola dana hibah mandiri yang memfasilitasi berbagai upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia.
KEHATI bertindak sebagai katalisator untuk menemukan cara-cara inovatif dalam mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan. Berbagai bentuk kerjasama terus dijalin dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung visi organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi profesi, komunitas bisnis maupun media massa.
Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia dari berbagai aktifitas maupun kebijakan yang dapat memusnahkan kekayaan hayati Indonesia. KEHATI siap membantu memfasilitasi berbagai upaya dan dukungan bagi pelestarian keanekaragaman hayati agar manfaatnya dapat dirasakan saat ini hingga generasi penerus kelak.
Yayasan Kelola adalah sebuah lembaga nirlaba berjangkauan nasional yang sejak bulan Mei 1999 berupaya menciptakan sebanyak mungkin peluang bagi masyarakat seni Indonesia untuk saling bertaut dan menjalin kerjasama secara nasional maupun internasional. Dalam upaya memajukan seni budaya Indonesia dan menjalin hubungan antar budaya yang saling menghargai, Kelola menyediakan kesempatan belajar, pendanaan, serta akses informasi bagi masyarakat seni Indonesia.
Beberapa program yang telah ditawarkan yaitu Lokakarya Manajemen Organisasi Budaya, Lokakarya Manajemen Festival, Lokakarya Manajemen Panggung, Lokakarya Kemitraan Bisnis, Lokakarya Tata Cahaya, Program Magang Nusantara, dan Program Magang Internasional. Hibah Seni adalah program yang diciptakan untuk memberikan peluang pendanaan bagi masyarakat seni Indonesia. Akses informasi seni budaya ini dapat diperoleh melalui situs web, buletin Lintas Kelola, serta Direktori Organisasi Seni dan Budaya Indonesia. Program-program ini mendapat dukungan dari Ford Foundation, Asian Cultural Council, Asialink Centre, Unesco, dan Hivos.
Program-program Kelola dibuat sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan nyata yang ada di tengah masyarakat seni Indonesia. Melalui beragam programnya, Kelola berupaya mendukung kehidupan kesenian Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang.
Global Environmental Facility-Small Grants Programme (GEF-SGP) Indonesia merupakan bagian dari jaringan komunitas pengelolaan sumber daya alam dan mengasuh sedikitnya 200 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Lokal yang memenuhi kriteria. GEF SGP Indonesia saat ini mengelola beragam kegiatan bersama dengan lebih dari 40 LSM dan Komunitas Lokal, baik penerima planning grants, maupun bantuan penuh (full grants) dari SGP. Kegiatan yang dijalankan juga bekerjasama dengan jaringan masyarakat adat dan organisasi kemanusiaan, para donor dan organisasi masyarakat lainnya. Masing-masing mitra akan menerima US$ 2,000 untuk planning grant atau hingga US $ 50,000 untuk full grant dengan durasi proyek 18–24 bulan.
SGP Indonesia memiliki pengalaman yang kuat dalam membantu peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan Capacity Building. Pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu komponen dalam daur proyek yang terdiri dari perencanaan proyek; analisa daur proyek dan pelaksanaan; administrasi keuangan bagi komunitas lokal; serta strategi penjangkauan. SGP Indonesia juga memperoleh pengakuan sebagai perintis penguatan institusi komunitas lokal dalam upaya memperoleh sumber lain guna mendukung perjuangan komunitas lokal dalam menghadapi tantangan ekologis dan mengkomunikasikan upaya kreatif mereka kepada para pengambil keputusan pada tingkat yang lebih tinggi.
Dukungan yang diberikan bagi inisiatif komunitas lokal lebih diarahkan kepada dialog bersama pemerintah lokal dan/atau provinsi, kerjasama antar komunitas dengan pemerintah dalam melindungi wilayah mereka (sebagaimana yang terjadi pada kasus di Bali, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan); komunitas air bersih, perbaikan ekosistem dan sumber daya pesisir dan pantai, manajemen (di Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Pulau Seribu) dan pengembangan energi terbarukan lainnya (di Jawa Timur dan Jawa Barat).
Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)
Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) merupakan salah satu LSM perempuan di Indonesia yang terus konsisten mengembangkan dan mendampingi kelompok-kelompok perempuan di basis sejak berdirinya di tahun 1986. Hingga saat ini, tidak kurang dari 14.000 orang perempuan basis yang tergabung dalam 457 KWPS (Kelompok Wanita Pengembang Sumberdaya) yang tersebar di 6 provinsi (DKI Jakarta, banten, Jawa Barat, kalimantan Barat, riau, dan Nangroe Aceh Darussalam) telah dikembangkan oleh PPSW. Dalam mengembangkan dan mendampingi kelompok, PPSW tidak dibatasi oleh proyek yang umumnya bterbatas waktu dan sumberdayanya. Oleh karenanya, meskipun ada kelompok yang bubar, hingga akhir tahun 2009 sebagian besar kelompok-kelompok bentukan dan dampingan PPSW terus berkegiatan dan berkarya.
Sebagai sebuah organisasi, PPSW sendiri telah berevolusi, berubah seiring perkembangan kondisi yang ada. Saat ini, PPSW telah menjadi sebuah organisasi asosiasi dengan empat lembaga otonom, yaitu: PPSW Jakarta, PPSW Pasoendan, PPSW Borneo, dan PPSW Sumatra. Sekretariat PPSW menjadi simpul yang mengoordinir perkembangan lintas organisasi otonom agar tetap menjadi satu kesatuan gerakan asosiasi yang kuat dan efektif. Transformasi PPSW ini sejalan dengan perkembangan sistem yang lebih terdesentralisasi di Indonesia saat ini. Lembaga-lembaga otonomlah yang secara berkesinambungan akan mengembangkan dan mendampingi kelompok di wilayahnya masing-masing.
Tujuan utama PPSW adalah pemberdayaan perempuan, khususnya yang berada di strata sosial-ekonomi terendah dalam masyarakat yang terkonsentrasi di daerah kumuh perkotaan, dan daerah pedesaan. PPSW memilih beberapa fokus persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebagai pintu masuk dalam pengorganisasian masyarakat, khususnya kelompok-kelompok perempuan.
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
PEKKA mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama “widows project” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari Japan Social Development Fund (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia. KOMNAS PEREMPUAN kemudian meminta Nani Zulminarni (pada saat itu adalah Ketua Pusat PPSW) menjadi Koordinator program ini.
Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan mengintegrasikan kedua gagasan awal ini ke dalam sebuah upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. Untuk itu “Widows Project” atau “Proyek untuk Janda” diubah tema dan judulnya menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran, dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai stereotype negatif. Oleh karena itu Nani mengusulkan judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA yang disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya kata Pekka juga dipergunakan untuk menyingkat Perempuan Kepala Keluarga.
Perhimpunan Untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
PPKM adalah organisasi nirlaba (non profit) yang bekerja melalui mitra dan aliansi strategis untuk memfasilitasi masyarakat yang miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sosial dasarnya. Dalam upayanya PPKM secara bersama-sama seluruh anggotanya dan masyarakat sipil lainnya membebaskan diri dari bloking akses terhadap sumberdaya (ekonomi, sosial, budaya dan politik) serta ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol terhadap kebijakan publik.
PPKM saat ini :
- Beranggotakan 27 organisasi masyarakat sipil di tingkat Nasional.
- Memiliki jaringan yang luas dan bekerjasama dengan mitra-mitra strategis.
- Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dengan berpedoman pada kearifan lokal.
- Mendapat legitimasi dari mitra strategis masyarakt sipil dan dikukung oleh personal dan insitusi yang memiliki kredibilitas.
Kalyanamitra berdiri pada 1985 yang hadir sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dihadapi perempuan Indonesia. Kalyanamitra menyatakan diri sebagai lembaga perempuan non pemerintah yang independen yang menpromosikan penyadaran mengenai hak-hak perempuan. Kami memihak pada perempuan tertindas seperti buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal. Oleh karena itu, kami melakukan pengumpulan data-data mengenai berbagai aspek perempuan dan mengangkatnya ke permukaan melalui seminar, pelatihan, dan diskusi publik.
Pada 1993, Kalyanamitra menjadi sebuah resource center yang terbagi menjadi dua divisi kerja, yaitu Divisi Penelitian Pengembangan dan Divisi Perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan ialah penelitian tentang persoalan perempuan pekerja di Pasar Kramat Jati, pembantu rumah tangga, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, dan lainnya. Hasil penelitian itu diangkat dan disosialisasikan ke masyarakat.
Tahun 1995, Kalyanamitra memperkuat kampanye tentang isu kekerasan terhadap perempuan. Kalyanamitra banyak menerima kasus-kasus perkosaan dan mulai terlibat secara langsung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Titik kulminasinya ialah peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Ketika itu, terjadi perkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Kalyanamitra pun menjadi sekretariat Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) untuk korban perkosaan di Jakarta.
Sejak itu, Kalyanamitra membangun gerakan perlawanan anti kekerasan terhadap perempuan baik akibat ketimpangan gender maupun oleh negara. Kerja menangani korban ini memerlukan wadah tersendiri. Dalam kaitan itu, tahun 1999 dibentuklah Divisi Pendampingan Korban di Kalyanamitra. Kemudian divisi-divisi pendukung kerja pendampingan korban, seperti Divisi Pendidikan, Divisi Kampanye, dan Divisi Perpustakaan Dokumentasi.
Handicap International Indonesia
Handicap International (HI) adalah sebuah organisasi bantuan independen internasional yang bekerja dalam situasi kemiskinan, pengucilan, konflik, dan bencana. Bekerja bersama para penyandang cacat dan populasi rentan, lembaga ini mengambil tindakan dan meningkatkan kesadaran dalam rangka menanggapi kebutuhan dasar, memperbaiki kondisi hidup, serta meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak dasar mereka.
Sejak awal tahun 1982, Handicap International telah menjangkau lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Pekerjaan yang dilakukan telah menguntungkan beberapa juta orang di waktu itu. Ada 8 asosiasi nasional dalam jaringan Handicap International: Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Luksemburg, Inggris, Amerika Serikat dan Swiss. Bersama-sama, mereka memobilisasi sumber daya dan mengelola proyek di seluruh dunia.
Belum ada artikel
